Kementerian Haji Libatkan Kejagung Kawal Penyelenggaraan Ibadah Bebas Korupsi

Matamata.com - Kementerian Haji dan Umrah RI bersama Kejaksaan Agung menjalin kerja sama untuk memastikan pengelolaan serta pengawasan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah berjalan tanpa praktik korupsi, manipulasi, maupun rente.

“Hari ini kami melakukan perbicaraan awal antara Kementerian Haji dan Kejaksaan Agung yang nantinya akan dilanjutkan dengan penandatanganan kesepakatan untuk melakukan pengawasan dan pemantauan melekat oleh Kejaksaan Agung,” ujar Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak, di Jakarta, Selasa.

Dahnil menjelaskan Kejaksaan Agung akan dilibatkan secara menyeluruh dalam seluruh proses di Kementerian Haji dan Umrah, termasuk pengadaan barang dan jasa, baik dari dalam maupun luar negeri. Menurutnya, Kejaksaan akan memantau titik-titik rawan yang selama ini kerap menjadi celah praktik manipulasi dan korupsi.

“Pak Jamintel sudah mendengarkan secara rinci titik-titik kritis itu dan kami secara terbuka menyampaikan area yang harus diawasi secara ketat, baik di dalam negeri maupun di luar negeri,” katanya.

Sebagai tindak lanjut, Kejagung akan menugaskan sejumlah personel untuk terlibat langsung dalam pengawasan pengadaan di kementerian tersebut. Bahkan, beberapa personel berpengalaman, termasuk mantan penuntut KPK, akan ditempatkan secara struktural di Inspektorat Jenderal Kementerian Haji dan Umrah.

“Selain pengawasan, Kejaksaan juga akan menugaskan personel yang memiliki pengalaman dan rekam jejak bersih untuk memperkuat fungsi Inspektorat Jenderal dan pengawasan di kementerian kami,” tambah Dahnil.

Ia menegaskan bahwa kerja sama ini merupakan bentuk komitmen kuat pemerintah untuk mereformasi tata kelola haji dan umrah. “Ini bukan soal suka atau tidak suka. Karena ini per...