Prabowo, Gaza, dan Ujian Politik Luar Negeri Indonesia

Kehadiran Presiden Prabowo Subianto di KTT Perdamaian Gaza di Doha, Qatar, akhir pekan lalu menjadi salah satu momen paling signifikan dalam arah baru diplomasi Indonesia. Untuk pertama kalinya, kepala negara Indonesia secara terbuka menghadiri forum yang juga dihadiri perwakilan Israel.

Langkah ini memunculkan dua tafsir: di satu sisi, menunjukkan ambisi Indonesia untuk memainkan peran diplomatik yang lebih aktif; di sisi lain, memicu kekhawatiran bahwa Indonesia mulai mengendurkan prinsip moral luar negeri yang selama ini berpihak pada Palestina.

Diplomasi di Tengah Realitas Politik Global

Sejak lama, posisi Indonesia terhadap Palestina menjadi simbol moralitas politik luar negeri. Dukungan terhadap kemerdekaan Palestina tidak hanya berdasarkan hubungan keagamaan, tapi juga amanat konstitusi: “Penjajahan di atas dunia harus dihapuskan.”

Namun dinamika global berubah cepat. Menurut data Lowy Institute Global Diplomacy Index (2025), Indonesia kini menempati peringkat ke-13 dunia dalam jaringan diplomatik, dengan 133 kedutaan dan konsulat. Ambisi menjadi kekuatan menengah dunia menuntut pendekatan yang lebih pragmatis—termasuk keterlibatan dalam forum yang melibatkan pihak-pihak berkonflik.

Keterlibatan Prabowo di KTT Gaza bisa dibaca sebagai langkah realpolitik: menjaga relevansi Indonesia di panggung global, sekaligus memperkuat posisi strategis di Timur Tengah yang kaya energi dan investasi. Tapi tanpa kejelasan batas moral, langkah ini bisa mengaburkan identitas diplomasi Indonesia yang berbasis nilai kemanusiaan.

Antara Aspirasi Publik dan Kepentingan Negara

Dukungan publik Indonesia terhadap Palestina konsisten tinggi. Survei Indikator Politik Indonesia (2024) menunjukkan lebih dari 87% warga Indonesia menolak normalisasi hubungan dengan...