Profil Sushila Karki Perdana Menteri interim wanita pertama Nepal

Jakarta (ANTARA) - Sushila Karki resmi ditunjuk sebagai Perdana Menteri interim Nepal sejak 12 September 2025. Penunjukan ini menjadikannya wanita pertama dalam sejarah negara tersebut yang memegang jabatan tertinggi di pemerintahan, sekaligus mencatatkan tonggak penting bagi representasi perempuan dalam politik Nepal.

Keputusan itu diambil di tengah krisis politik dan sosial yang ditandai dengan protes besar-besaran, pemblokiran media sosial, serta kerusuhan yang menimbulkan korban jiwa dan kerusakan fasilitas publik. Situasi yang penuh gejolak ini menambah sorotan terhadap kepemimpinan Karki, yang kini diharapkan mampu membawa stabilitas di tengah tantangan besar. Berikut profil dan karier Sushila Karki.

Profil dan karier Sushila Karki

Sushila Karki lahir pada 7 Juni 1952 di Biratnagar, Distrik Morang, Nepal. Ia menempuh pendidikan tinggi di Tribhuvan University dan meraih gelar BA serta LLB. Setelah itu, ia melanjutkan pendidikan ke India dan meraih gelar Master Ilmu Politik dari Banaras Hindu University pada tahun 1975.

Karki memulai kariernya sebagai advokat pada 1979. Ia kemudian dipercaya menjadi hakim ad hoc di Mahkamah Agung Nepal sebelum akhirnya diangkat sebagai hakim tetap. Pada 11 Juli 2016, Karki dilantik sebagai Ketua Mahkamah Agung Nepal dan menjadi perempuan pertama yang menduduki posisi tersebut. Masa jabatannya berakhir pada 6 Juni 2017.

Selama menjabat, ia dikenal tegas dalam menangani kasus-kasus korupsi. Beberapa keputusannya sempat menimbulkan kontroversi, namun dirinya mendapat apresiasi karena menjunjung integritas. Karki juga sempat menghadapi mosi pemakzulan akibat tuduhan intervensi dalam urusan eksekutif, namun upaya tersebut gagal karena tidak memperoleh dukungan mayoritas parlemen.

Baca juga: PM sementara Nepal berjanji akan usut vandalisme saat unjuk rasa

Penunjukan sebagai Perdana Menteri interim

Sushila Karki ditunjuk sebagai perdana menteri interim setelah gelombang protes yang digerakkan oleh generasi muda menuntut reformasi dan transparansi pemerintahan. Mandat yang diberikan kepadanya adalah memimpin Nepal menuju pemilu umum dalam waktu enam bulan, yang telah dijadwalkan berlangsung pada 5 Maret 2026.

Kare...