Wacana DMO Emas, Strategi Pemerintah Atasi Krisis Pasokan di Antam

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mengkaji penerapan kewajiban alokasi untuk pasar domestik alias DMO bagi komoditas emas. Kebijakan ini demi membantu PT Aneka Tambang Tbk alias Antam yang sedang kekurangan pasokan emas.

Perusahaan yang berada di bawah holding industri pertambangan, MIND ID, tersebut menargetkan penjualan emas mencapai 45 ton pada 2025. Namun, pasokan domestik hanya dapat memenuhi sekitar 5 ton. 

Kondisi kurangnya pasokan ini terjadi karena tambang PT Freeport Indonesia belum beroperasi usai terjadi longsor di tambang bawah tanah Grasberg Block Cave atau BCG di Tembagapura, Papua Tengah, pada September lalu.

Antam dan Freeport sebenarnya telah menandatangani kerja sama pembelian 30 ton emas per tahun. Kontrak selama lima tahun ini bernilai US$ 12,5 miliar atau lebih Rp 200 triliun. 

Pengiriman perdana telah berlangsung pada 13 Februari 2025. Antam mendapatkan 125 kilogram emas senilai Rp 207 miliar dengan kemurnian 99,99%. Namun, pengiriman itu terhenti pascalongsor di tambang Grasberg. 

Pabrik pemurnian atau smelter Freeport tidak mendapat pasokan bahan baku untuk menghasilkan emas. Padahal dari 3 juta konsentrat tembaga yang diolah, perusahaan dapat menghasilkan 50 sampai 60 ton emas.  

"Kami sedang membahas, mengkaji dengan Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara (Tri Winarno) langkah-langkah apa yang harus dilakukan untuk memenuhi kebutuhan emas Antam,” kata Meteri ESDM Bahlil Lahadalia di kantornya, Jakarta, Selasa (14/10). 

Direktur Eksekutif Indonesia Mining Association (IMA), Hendra Sinadia mengatakan rencana DMO emas ini perlu dibicarakan dengan pengusaha, agar bisa mencapai keseimbangan. “Kalaupun DMO itu seyogyanya mengacu pada harga pasar. Ini yang sedang didiskusikan dengan pemerintah,” kata Hendra saat ditemui di Minerba Convex 2025, Jakarta...